Sosialisasi Tol Jogja-Solo Dimulai Bulan Depan, Dimulai dari Wilayah Timur

Ilustrasi jalan tol - JIBI/Solopos/Nicolous Irawan
24 Oktober 2019 20:17 WIB Lugas Subarkah Sepakbola Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY akan menyosialisasikan rencana pembangunan Tol Jogja-Solo (Jogjo) pada pekan kedua November nanti kepada warga terdampak. Trase Tol Joglo akan dibanhun di lahan seluas 1.744.068 meter persegi, melalui 2.906 bidang tanah yang tersebar di enam kecamatan dan 14 desa.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno mengatakan sosialisasi akan dimulai di wilayah Sleman timur, yakni Kalasan yang meliputi empat desa. Lantaran wilayahnya yang luas, ia akan membagi sosialisasi dalam dua etape.

Akan ada empat ruas jalan bebas hambatan di DIY, meliputi Jogja-Solo, Jogja-Bawen, Jogja-Kulonprogo dan Cilacap-Jogja. “Kami memprioritaskan Jogja-Solo,  dengan pertimbangan kompleksitasnya,” ujarnya, Kamis (24/10/2019).

Dalam konteks pengembangan jaringan jalan, pembangunan tol ini bermanfaat bagi pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), khususnya Depok, Mlati dan sebagian Gamping.

“Ada juga kawasan aglomerasi Jogja yang mengalami pertumbuhan, yang meliputi Ngemplak, Berbah dan Prambanan. Kami harus melangkah cepat untuk mengantisipasi perkembangan 10 sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Krido menargetkan pemberkasan kesesuaian tata ruang pekan depan depan sudah beres sehingga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY bisa langsung membentuk tim persiapan. Tim ini bertugas menyiapkan segala sesuatu untuk menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) di trase Jogja-Solo dan Jogja Bawean.

Ia menargetkan tim ini dapat mengurus terbitnya IPL paling lambat tiga bulan. Pembebasan lahan akan melibatkan tokoh masyarakat dan dukuh wilayah terdampak.

Tim pelaksana pengadaan tanah berasa; dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia mengatakan tol tidak hanya memakan lahan hak milik, tetapi juga tanah kas desa. Di Trase Jogja-Solo terdapat 199 bidang tanah kan desa dan di trase Jogja-Bawean terdapat 38 bidang tanah kas desa.