Krisis Suriah: Jerman dan Prancis Setop Jual Senjata ke Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan - Reuters
13 Oktober 2019 17:47 WIB John Andhi Oktaveri Sepakbola Share :

Harianjogja.com, JAKARTA—Jerman dan Prancis melarang ekspor senjata ke Turki menyusul serangan militer Turki terhadap milisi YPG Kurdi di Suriah.

Turki melancarkan operasi militer sejak Rabu setelah Presiden AS Donald Trump menarik pasukan AS yang telah mendukung pasukan Kurdi dalam perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memperingatkan Turki tentang kemungkinan sanksi atas serangan itu.

"Dengan alasan serangan militer Turki, Pemerintah Federal Jerman tidak akan mengeluarkan izin penjualan baru untuk semua peralatan militer yang dapat digunakan oleh Turki di Suriah", kata Menteri Luar Negeri Heiko Maas seperti dikutip CNBC.com, Minggu (12/10/2019).

Prancis juga mengatakan pada Sabtu bahwa mereka telah menangguhkan semua penjualan senjata ke Turki dan memperingatkan Ankara bahwa serangannya di Suriah utara mengancam keamanan Eropa.

"Dengan berharap serangan itu berakhir, Prancis telah memutuskan untuk menangguhkan semua rencana untuk mengekspor senjata ke Turki yang dapat digunakan dalam serangan ini. Keputusan ini segera berlaku,” demikian pernyataan bersama kementerian luar negeri dan pertahanan Prancis.

Sementara itu, para menteri luar negeri Uni Eropa akan mengoordinasikan posisi mereka besok pada pertemuan di Luksemburg.

Menteri luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu mengatakan negaranya tidak terpengaruh oleh larangan atau embargo tersebut.

"Apa pun yang dilakukan pihak lain, kami tidak peduli apakah itu embargo senjata atau apa pun, itu hanya akan memperkuat kami," katanya kepada stasiun radio Jerman, Deutsche Welle sebelum publikasi pernyataan Maas.

Jerman mengekspor senjata senilai 243 juta euro (US$268 juta) ke Turki pada 2018 atau hampir sepertiga dari total ekspor senjata, menurut mingguan Bild Am Sonntag.

Dalam empat bulan pertama 2019, Turki menerima senjata dari Jerman senilai 184 juta euro sehingga menjadikan negara itu penerima terbesar, tulis media itu.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia